Kemenkumham Jateng Lakukan Penyusunan Tarja Setelah Sesi Pertama Rakordal Berakhir

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti Rapat Kordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.

Tampak, Kepala Kantor Wilayah Tejo Harwanto, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto melalui Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Iman Syafrizal, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan.

Baca juga: Aksi Jilid 2 di Kejagung RI: APP-Sultra Meminta Kejagung Tangkap Direktur PT Cinta Jaya

Di sesi pembuka yang bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Kemenkumham Jateng menerima materi dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), Dhahana Putra, Selasa (12/12).

Dalam paparannya, Dirjen HAM menjelaskan tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah dalam Bisnis dan HAM serta Pelaksanaan P2HAM.

Baca juga: Dahlan Pido: Presiden Melanggar Sumpah Jabatan dan TAP MPR  RI No. VI/MPR/2001

Di slide awal, Dhahana Putra menerangkan 3 Strategi Nasional Bisnis dan HAM, yakni peningkatan pemahaman, kapasitas dan promosi bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan.

“Kedua, pengembangan regulasi kebijakan dan panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM, ” urai Dhahana Putra.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Terima Kunjungan BNPT RI

“Ketiga penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktek kegiatan usaha, ” tambahnya.

Lebih lanjut, Dirjen HAM menjabarkan tujuan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

Baca juga: Hati Hati Modus Penipuan,  Nama Anggota DPRD Jawa Barat Dicatut OTK, Tawarkan Paket Lelang

“Menjadi guideline, arahan bagi pemerintah pelaku usaha dan masyarakat dalam P5HAM di sektor bisnis, ” tutur Dhahana Putra.

“Selanjutnya, mendorong pencegahan mitigasi dan pemulihan dampak negatif kegiatan bisnis terhadap penghormatan HAM, ” lanjutnya.

Baca juga: Extraordinary Perang Lawan Narkoba, BNNP Bali Bongkar Sindikat Buleleng

Tujuan ketiga, kata Dirjen HAM, Sinergi dan koherensi meningkatkan Sinergi dan koherensi antar program regulasi dan atau kebijakan baik di tingkat pusat atau daerah.

Keempat, meningkatkan meningkatkan pemahaman bagi seluruh stakeholder terkait isu bisnis dan HAM.

Di paparan berikutnya, Dirjen HAM mengungkapkan tentang pembagian Gugus Tugas Daerah dalam Bisnis dan HAM serta Pelaksanaan P2HAM.